Poin Kunci:
  • Kenya menolak untuk menerima perjanjian pertahanan bilateral, mengakibatkan pelaksanaan latihan militer Inggris dibatalkan.
  • Konflik mencakup isu-isu tentang alokasi dana dan penegakan hukum atas pelanggaran kriminal.
  • Pembicara dari Kementerian Pertahanan Britania mengungkapkan rasa sayang namun tetap berkomitmen pada kerjasama ini.
  • Konflik terkait adanya pasukan Inggris di Kenya telah menyebabkan ketegangan yang berlanjut.

Poin Utama yang Menyebabkan Batalkan Latihan

Tentara Britania harus membatalkan latihan militer di Kenya karena pemerintah Kenia menolak untuk menerima perjanjian pertahanan bilateral. Berdasarkan laporan Daily Nation, surat kabar berita kenyal, masalah ini berkisar pada yurisdiksi kasus serius dan jumlah uang Britania yang dibayarkan untuk mengadakan kamp latihan.

Ketua Komisi Pertahanan Asamblea Negara Nelson Koech menekankan pentingnya adanya mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat. Ini termasuk yurisdiksi atas pelanggaran serius dan perlindungan yang ditingkatkan untuk komunitas setempat. Latihan militer yang dijadwalkan dibatalkan oleh batallion tertentu yang dimulai pada bulan tertentu dan sekarang dipindahkan ke lokasi lain.

Kerjasama dan Pilihan Alternatif

Pembicara dari Kementerian Pertahanan mengungkapkan meskipun latihan militer dibatalkan, Britania tetap berkomitmen pada kerjasama pertahanannya dengan Kenya. Latihan yang dijadwalkan, yang akan berlangsung di lokasi tertentu, akan dilaksanakan di lokasi alternatif luar Kenya karena izin diperlukan tidak disediakan.

Pelatihan Tentara Britania di Kenya Dibatalkan Akibat Konflik
Pelatihan Tentara Britania di Kenya Dibatalkan Akibat Konflik

Pembicara menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan ini dan menyoroti manfaat ekonomi bagi kedua negara. Namun, batalkan ini menyebabkan kekecewaan bagi mereka yang akan mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh latihan militer.

Latar Belakang dan Tegangan Terus Berlanjut

Kehadiran pasukan Britania di Kenya telah terjadi kontroversi sejak lama. Laporan baru-baru ini ke parlemen Kenya tentang base BATUK (British Army Training Unit Kenya) menyatakan pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, dan pemerkosaan oleh prajurit Britania.

CASE tertinggi terkait dengan seseorang yang dituduh membunuh, namun nama-nama spesifik tidak disebutkan. Kasus ini kontroversial karena Kenya masih memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut dan sidang penyerahan diri dijadwalkan pada November 2023. Robert Purkiss, tersangka, membantah satu tuduhan.

Tata cara hukum telah terhenti sejak peristiwa itu terjadi sebelum tahun 2013 namun maju di bawah kepemimpinan John Healey sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai shadow defence secretary, dia memanggil pemerintah sebelumnya untuk melakukan lebih banyak untuk mendorong kasus tersebut.

Tekanan Komisi dan Prospek yang Terbuka

Koech menekankan panggilan komisi untuk mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat, termasuk yurisdiksi atas pelanggaran serius, perlindungan yang ditingkatkan bagi komunitas setempat, dan implementasi rekomendasi dari laporan inquiry sebelumnya tentang kegiatan base. Pemerintah Britania tetap berkomitmen pada kerjasama pertahanannya dengan Kenya.

Pembicara mengungkapkan: “Britania sangat nilai hubungannya dengan Kenya, yang didasari oleh manfaat mutu, rasa hormat dan kerja sama. Kerjasama Pertahanan Britania-Kenya adalah salah satu kekuatan besar dari hubungan kita.”

Koech juga menyebutkan bahwa terdapat tekanan berkelanjutan dari orang-orang Kenya yang tidak setuju dengan kehadiran tentara Britania.

Kesimpulan

Membatalkan latihan antara Britania dan Kenya menunjukkan kompleksitas kerjasama militer internasional dan tantangan menyeimbangkan manfaat mutu dengan ketertarikan lokal. Meskipun tegangan ini terus berlanjut, kedua pemerintah aktif bekerja untuk menangani isu-isu yang belum terselesaikan ini dan mencari solusi yang dapat diterima bersama yang memenuhi kepentingan kedua negara.

Sumber: The Guardian


Newton Thiel

3 posts

Related post